Posko PKS kembali Berdiri Di Lokasi Bencana

PK-Sejahtera Online: Tidak hanya masa kampanye, PKS terus berkiprah untuk masyarakat. Pekan ini, DPC PKS Tambora Jakarta Barat mendirikan posko bantuan menyusul kebakaran yang terjadi kemarin (10/12) di jembatan besi, Tambora, Jakarta Barat.
"Posko kami buka sejak semalam. Bantuan sudah masuk seperti Mie instan dan pakaian layak pakai", ujar Ujang Komarudin PJS DPC Tambora.
"Posko kami dijaga paling tidak dua orang dan dibuka 24 jam. kami juga menerima bantuan uang untuk disalurkan", tambahnya.
Posko bantuan rencananya akan dibuka hingga tanggal 20 Desember 2009. Di hari itu sekaligus sebagai puncak penyelenggaraan penyaluran bantuan.
Untuk program hariannya, posko memberi bantuan sarapan kepada korban dan makan malam. "makan siang sudah dicover sama PMI. Kami menangani yang belum tercover" jelas Ujang

PKS Kota Malang Susun Program Kerja 2010

Bertempat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, DPD PKS mengumpulkan segenap pengurus Bidang DPD PKS di Kota Malang Minggu, 13/12/09. Hal ini menurut Choirul Amri, Ketua DPD PKS Kota Malang, merupakan langkah konkret PKS Kota Malang dalam menghadapi masa transisi tahun 2010. "Tahun 2010 akan ada pergantian pengurus DPD PKS besar-besaran dan berlaku Nasional, sehingga untuk saat ini kami kuatkan kepengurusan yang ada saat ini untuk bertahan sampai Bulan Juni 2010," ujar Amri.

Rapat Kerja yang dilaksanakan dari pukul 09.00 - 15.00 berlangsung ramai. Hampir semua Bidang kepengurusan DPD PKS memberikan masukan untuk Bidang lainnya. Bidang Kaderisasi misalnya, memberikan masukan kepada Bidang Badan Legislasi untuk mempastikan aktifitas kedewanan yang difasilitasi oleh Badan Legislasi berjalan maksimal. Menanggapi hal ini, Alwi Hidayat, ST selaku ketua Bidang Badan Legislasi menyatakan tidak perlu khawatir karena mekanismenya melalui DPC yang ada di setiap Kecamatan, "Menurut hemat saya, mekanisme dan jadwalnya dapat melalui DPC yang ada di setiap Kecamatan di Kota Malang," ujar Alwi.

Sementara itu, Bidang Kepeloporan Pemuda mendapat masukan dari anggota lainnya untuk segera melaksanakan mukhayyam kader sebagai tanggungjawab Bidang dalam menumbuhkan semangat para kader PKS. "Minimal kan satu tahun sekali harus ada Mukhayyam karena itu merupakan hak sekaligus kewajiban kader," ujar Rizal, salahsatu peserta. Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Kepeloporan Pemuda menyanggupinya. (azar)

AHMADI DESAK GTT JADI PNS

Ahmadi, S.Si mengaku prihatin dengan minimnya GTT yang mendaftar dalam test CPNS 2009. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Malang ini, GTT perlu diselamatkan untuk dapat dilantik menjadi PNS, "Mereka sebagian sudah tua, menjadi GTT lebih dari 10 tahun, jelas tidak manusiawi jika untuk mendapatkan kursi PNS harus bersaing dengan fresh graduate yang masih kinyis-kinyis," ujarnya.

Ditemui di DPRD Kota Malang Senin, 2/11/2009, Ahmadi berpendapat bahwa Pemkot dapat mengapresiasi kinerja GTT dengan melaksanakan test CPNS terpisah, "menurut hemat saya hal yang paling manusiawi ya, lakukan test CPNS terpisah." Ahmadi menjelaskan tentang besarnya peminat CPNS berarti beban GTT akan menjadi semakin besar, "Bayangkan, GTT harus bersaing dengan ribuan peminat PNS lainnya, sedangkan sebagian dari mereka sudah tua-tua," ujar Anggota Dewan Dapil Klojen ini.

Disinggung tentang langkah yang akan dilakukan FPKS, Ahmadi mengaku akan melihat kembali PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan GTT menjadi PNS beserta PP No. 43 Tahun 2007 yang merupakan penggantinya. "Kita akan koordinasikan dengan teman-teman DPR RI tentang kemungkinan mengubah PP tersebut karena ini berdasarkan aspirasi dari GTT yang masuk ke saya," tutup Ahmadi. (YON)

PENERIMAAN CPNS: KHAWATIR PUNGLI, FPKS SIAP MENGAWAL

Isu yang beredar tentang maraknya pungli tentang penerimaan CPNS di Malang Raya mengkhawatirkan sejumlah Anggota Dewan. Ditemui pksmalang.blogspot.com, Bambang Triyoso, SE, MM mengungkapkan perlunya masyarakat bersama anggota Dewan mengawal hal tersebut. "Ini merupakan tugas dari rekan-rekan Komisi A untuk mengawasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat agar tidak ada yang dirugikan," tegas Anggota Dewan Kelahiran 1969 ini. Menurut Bambang, masyarakat perlu waspada terhadap oknum yang mengungkapkan mampu meluluskan pendaftar CPNS dengan biaya tertentu, "Lapor saja ke Dewan, kami akan mengeceknya ke lapangan," ujar bapak tiga orang putra ini.

Menurut Bambang, Pemerintah Kota harus melaksanakan proses pemilihan PNS yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama tentang siapa yang lulus dan tidak lulus, "Waktu pengumuman kelulusan dari waktu test jangan lama-lama, satu minggu sudah cukup, wong kalau lembaga Bimbel aja berani SMS peserta satu hari setelah ujian. Lembar jawabannya sama-sama computerized sehingga dapat diinformasikan dengan cepat," ujar Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan agar panitia CPNS dapat bertindak profesional agar kegiatan Rekrutmen CPNS terlaksana dengan baik, "ini tanggungjawab rekan-rekan panitia untuk bertindak profesional, kalau ada yang mencontek atau melanggar peraturan kenakanlah sanksi sesuai aturannya," tutup Sekretaris DPD PKS Kota Malang ini. (YON)

Dua Pimpinan KPK Ditahan: Hidayat Nur Wahid, "DPR Harus Bertindak"

Hidayat mengimbau rekan-rekannya di parlemen melakukan sesuatu untuk menyelamatkan KPK. VIVAnews - Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen, Hidayat Nur Wahid, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera bertindak menghentikan pembonsaian terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Pernyataan Hidayat ini menyusul penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah."Ini terkait dengan kewenangan lembaga," kata Hidayat. "Mungkin kawan-kawan di DPR saya kira perlu melakukan suatu upaya menyelamatkan penegakan hukum dari beragam upaya pembonsaian," ujar Hidayat saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Kamis 30 Oktober 2009 malam.Penangkapan Bibit dan Chandra, ujar mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu telah mengkerdilkan semangat pemberantasan korupsi meski KPK sebagai institusi masih tetap ada. "Ini menciutkan nyali para penegak hukum untuk memberantas korupsi," kata anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera itu.Hidayat sendiri berkomitmen berada di garis depan pemberantasan korupsi bersama partainya, PKS. Dan Hidayat menyatakan, PKS akan berperan mengkampanyekan pemberantasan korupsi meski dua pimpinan KPK telah ditahan atas dugaan penyalahgunaan wewenang. "Sebab, kalau begini terus, rakyat bisa apatis," ujarnya.Bibit dan Chandra ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan. Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangannya saat mencekal bos PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo dan mencabut cekal bos PT Era Giat Prima Joko Soegiarto Tjandra.
Sumber: vivanews

HNW Jamin Chandra dan Bibit

"Bersama dengan rekan-rekan lain yang ingin menegakkan keadilan, Saya siap ikut menjamin," tegas Ketua BKSAP ini.

Mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyesalkan tindakan polri yang menahan Pimpinan nonaktif KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Saat ditanya wartawan mengenai kesiapannya untuk menjamin mereka, Hidayat menyatakan siap.

"Bersama dengan rekan-rekan lain yang ingin menegakkan keadilan, Saya siap ikut menjamin," tegas Ketua BKSAP ini.

Hidayat melanjutkan, alasan polri yang menahan dua pimpinan KPK itu dinilai mengada-ada. Seringnya Chandra dan Bibit mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan kebenaran bukan alasan yang tepat. "Padahal negara kita menghargai kebebasan pers dan media pun tidak bisa dibredel," katanya.

Mantan Presiden PKS ini justru khawatir polisi dan KPK terjebak dalam sebuah konspirasi besar. Padahal Indonesia sedang giat dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Harusnya polisi dan KPK bisa bekerja sama untuk penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi supaya para koruptor itu yang ditahan.

"Bukan mereka yang melawan koruptor yang ditahan. Untuk itu presiden harusnya mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus ini," pungkasnya.

Sumber: http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=8143

FPKS APRESIASI DEMO PALESTINA

Gelombang protes terhadap kebiadaban perilaku Israel terhadap Palestina terasa lagi di Kota Malang. Hal ini terlihat dari Aksi Lapangan yang dilakukan oleh organisasi Massa KAMMI Komisariat Universitas Brawijaya. Berangkat dari Alun-alun Kota Malang pukul 08.00, rombongan KAMMI sampai di DPRD Kota Malang pukul 08.30.

Aksi yang diikuti oleh sekitar 100 orang kader KAMMI ini resmi diterima oleh Ahmadi, S.Si selaku Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dalam orasinya, Ahmadi mengutuk ulah Israel yang terus mencaplok wilayah Palestina, "Sesuai dengan spirit Negara kita, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka tindakan Israel terhadap Palestina adalah tindakan yang tidak bisa terus di biarkan," teriak Bapak lima orang anak ini. Dalam orasinya, Ahmadi menyerukan pada pemerintah untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, "Pemerintah harus bersikap, mendesak Israel segera mengundurkan diri dari wilayah pendudukannya saat ini," ujar Anggota Dewan asal PKS ini. Ahmadi juga menyerukan untuk mendorong pemerintahan SBY agar bersikap dalam forum PBB. "Tujuannya adalah agar DK PBB memberikan sanksi kepada Israel" tutup Ahmadi.

Aksi diakhiri dengan pembacaan sikap oleh KAMMI. Uniknya, KAMMI menyajikan teaterikal yang menggambarkan kondisi yang dialami oleh rakyat Palestina saat ini. "Selama rakyat Palestina tertekan, kami akan terus menyuarakannya kepada dunia Internasional," ujar Koorinator aksi. (YON)

PKS Kunjungi Malang Post

Fraksi PKS Kota Malang dan DPD PKS Kota Malang melajutkan programnya dalam melakukan audiensi ke sejumlah media massa di Kota Malang. Terbukti pada Hari Jumat, 24/10/2009 yang lalu FPKS dan DPD PKS Kota Malang melakukan kunjungan ke Malang Post. Marliyoni Azar, Humas DPD PKS Kota Malang menyatakan, program ini kedepan akan rutin dilakukan untuk dapat mendengar dengan jelas aspirasi dari masyarakat, "Bagi kami, rekan-rekan dari media massa adalah institusi yang sering menerima informasi dan perkembangan dari masyarakat sehingga penting bagi PKS untuk dapat menyerap aspirasi ini," tegasnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut Ahmadi, S.Si menjelaskan sejumlah langkah FPKS dalam kewenangannya sebagai anggota dewan. Sementara itu, Choirul Amri yang merupakan Ketua DPD PKS Kota Malang menjelaskan tentang latar belakang kedekatan PKS dengan media, "Sejak berdirinya, PKS sudah akrab dengan media massa karena memang pengurus dan anggota PKS adalah kaum muda dan tidak 'alergi' dengan berita,"ujar Anggota DPRD Kota Malang ini.

Diterima oleh Redaktur Malang Post Sumavip Ra Indrata dan Pimpinan Malang Post Sudarno, pertemuan tersebut tampak gayeng.

Dilantik, Ahmadi Siap Layani Masyarakat

Pelantikan Jajaran Ketua Anggota DPRD Kota Malang Sabtu, 24 Oktober 2009 memberikan kesan tersendiri bagi Fraksi PKS di Kota Malang. Hal ini diungkapkan Ahmadi, S.Si, Wakil Ketua Dewan terpilih asal FPKS. Menurut Ahmadi, ini kali pertama FPKS mendapatkan "jatah" salahsatu unsur pimpinan dewan setelah berjuang bersama Masyarakat Kota Malang sejak 1998 yang lalu. Seain itu, menurut Ahmadi, hal yang saat ini didapat oleh FPKS patut disyukuri karena dengan adanya salahsatu Aleg PKS yang menjadi unsur pimpinan maka program-program pemerintahan maupun anggota dewan akan semakin dapat dikawal oleh PKS. "Banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada kami namun tidak dapat dikawal dengan baik," tegas Aleg PKS Daerah Pemilihan Klojen ini.
Sebagai mantan Anggota Legislatif 2004-2009 maka jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Malang bukan hal baru bagi Ahmadi. Dengan pegalamannya sebagai Anggota Dewan periode sebelumnya Ahmadi yakin akan dapat maksimal dalam peranannya di Dewan pada periode 2009-2014 ini.
Dengan pelantikan jajaran pimpinan Dewan, pungkas Ahmadi, maka program yang bersifat kedewanan dan penganggaran dapat langsung dilakukan. Hal ini dibuktikan dngan mulai adanya pembahasan tentang RAPBD di DPRD Kota Malang

KADER PKS yang Menjadi Kepala Daerah :

Kepala Daerah Kabupaten / Kota :
1. DR Nur Mahmudi Ismail (Walikota Depok)
2. Sa'adudin Marzuki (Bupati Bekasi)
3. Muhamad Kasuba (Bupati Halmahera Selatan)
4. M. Rukyat (Wakil Wali Kota Bogor
6. Ria Saptarika (Wakil Walikota Batam)
7. Salamun Haris (Wakil Bupati Bengkulu Utara)
8. Masthur Taher (Wakil Bupati Bintan)
9. Zuhri M. Syazili, MA (Wakil Bupati Bangka Barat)
10. Drs. Nurfirmanwansyah Apt (Wakil Bupati Solok Selatan)
11. Alwi Sahlan (Wakil Walikota Banjarmasin)
12. Dadang Sufianto (Wakil Bupati Cianjur)
13. Sukmawijaya (Bupati Sukabumi)
14. Teguh Sahono (Wakil Bupati Kampar)
15. Musadar Mappasomba (Wakil Walikota Kendari)
16. Ardiansyah (Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan)

Kepala Daerah Propinsi
1. Ir Gatot Pujo Nugroho (Wakil Gubernur Sumatera Utara)
2. M. Syamlan (Wakil Gubernur Bengkulu)
3. Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat)
4. Ir. H. Badrul Munir, MM (Wakil Gubernur NTB)